KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANTISIPASI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT DI KABUPATEN INDRAMAYU DALAM REZIM SENTRALISASI

Abstract

Abstrak

Dampak perubahan iklim Di Indonesia salah satunya adalah naiknya permukaan air laut. Seperti contoh, di Kabupaten Indramyu yang meningkatkanya suhu permukaan air laut yang berakibatkan kerusakan lingkungan laut dan pesisir. Perlu adanya pengendalian adaptasi perubahan iklim, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang otoritatif dianggap mampu menyelesaikan permasalahan. Namun, dengan perubahan paradigma sistem dari desentralisasi ke sentralisasi merupakan kendala dalam mengharmonisasikan program-program pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, temuan dalam hasil penelitian ini dikembalikanya kewenangan yang secara otoritatif terhadap pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif, yaitu suatu tata cara penelitian ilmiah agar menemukan suatu kabsahan berlandasakan logika dan filosofi keilmuan dari sisi normatifnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk efektifitas pengendalian perubahan iklim perlu adanya peranan pemerintah agar menjamin keterpaduan kewenangan program pemeritnah dari pusat sampai tingkat daerah. Serta, harmonisasi program-program untuk pengendalian perubahan iklim dapat melalui cara yaitu, pengefektifitaskan kewenangan pemerintah daerah, berfokus pada UNFCC serta pengurangan gas emisi, karbondioksida.